Meninggalnya 21 warga Pasuruan saat antri mendapatkan zakat sungguh merongrong kemanusiaan hidup berbangsa. Harapan mendapatkan sesuatu lebih baik hilang. Cermin buram kegagalan aparatus negara menjalankan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat ditengah hingar bingar kampanye, iklan politik bernilai milyaran, dan penanganan korupsi yang lamban. Bagi aparatus negara hal ini merupakan penanda awal 100 tahun kebangkitan nasional yang mengharukan.

Aparatus negara dalam menyikapi peristiwa itu banyak memberikan penafsiran. Polisi yang melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan pihak panitia tidak melaporkan kegiatan, badan amil zakat yang tidak mau dituduh tidak kompeten menjalankan amanah, ujung-ujungnya rakyat tetap menjadi korbannya. Penyidikan yang terus dilakukan pun tetap akan mejadikan rakyat sebagai penerima estafet kemalangan berikut.

Rakyat yang terhimpit beban hidup terus bermanuver mencari celah meringankan beban, sementara himpitan ekonomi terus datang bertubi-tubi. Setiap kesempatan mendapatkan kelonggaran hidup akan diusahakan. Program-program pemerintah yang lebih banyak memberikan ikan menemukan titik balik saat rakyat mulai terbiasa diberi. Rakyat tidak terberdayakan, bahkan tragisnya pemiskinan struktural yang dilakukan aparatus negara terus berlanjut. Pemiskinan yang dilakukan aparatus negara dilakukan dengan jalan eksploitasi ekonomi rakyat, perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat, manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang tidak demokratis, diskriminasi perempuan, dan demokrasi politik sekedar prosedural.

 

Eksploitasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi yang gencar didengungkan pasca tumbangnya orde baru belum banyak beranjak. Praktek monopoli tetap berjalan sampai sekarang, kolusi antara pengusaha dan penguasa hampir tidak ada yang mempersoalkan. Bencana lumpur Sidoarjo merupakan praktek telanjang bagaimana kolusi antara pengusaha dan penguasa terjadi. Posisi abu-abu antara penguasa dan pengusaha merupakan lahan basah terjadinya tindak kolusif. Menjadi wajar jika bencana lumpur Sidoarjo akan berjalan panjang dan tidak kunjung selesai. Eksploitasi para korban bencana bukan tidak mungkin dilakukan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang berkelindan.

Negara yang seharusnya mencegah praktek eksploitasi rakyat oleh pengusaha kehilangan taringnya. Distribusi aset-aset ekonomi yang seharusnya menjelajah sampai rakyat kecil berhenti pada konglomerasi dan raksasa kapital. Rakyat dibiarkan menerima margin harga lebih mahal dari mata rantai produksi yang hanya melibatkan segelintir rakyat. Kegiatan produksi hampir tidak menyentuh rakyat dan semata-mata hanya menjadikan rakyat sebagai konsumen pasif. Maka menjadi wajar jika kondisi daya beli masyarakat lemah dan ekonomi rakyat semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan.

Konglomerat yang mendapatkan keuntungan melimpah dari penguasaan produksi masih diuntungkan oleh kebijakan negara yang tidak prorakyat. Kemudahan-kemudahan kredit yang diberikan kepada konglomerat tidak diimbangi dengan kontribusi mereka pada rakyat. Pajak progresif yang selama ini didesakkan untuk para konglomerat tidak pernah digubris. Kasus BLBI merupakan contoh nyata bagaimana negara sudah menghianati rakyat. Kemiskinan terus menyeruak, sementara yang benar-benar sudah kaya tetap diberikan bantuan.

Hasil-hasil pertanian rakyat tidak terlindungi dengan baik dan impor hasil pertanian semakin mencekik rakyat. Perilaku negara tersebut masih ditambah dengan seringnya melakukan manipulasi sistem perkebunan rakyat. Ekonomi rakyat, terutama petani, semakin merana, perlindungan yang lemah dari negara menjadikan kegiatan pertanian menjadi aktivitas yang tidak produktif. Maka menjadi wajar banyak petani meninggalkan sawah dan pemuda enggan menjadi petani. Biarpun terlambat pemerintah menjadi kaget ketika sembilan bahan pokok ternyata sebagian besar merupakan import.

 

Dibungkamnya Demokrasi Kultural

Negara wajib memberikan pendidikan yang bebas dan demokratis berdasar dan berorientasi pada rakyat bagi orang-orang miskin. Sepanjang waktu persoalan ini sering hanya menjadi tuntutan dan tidak mengejawantah dalam kebijakan. Pendidikan berlomba-lomba memeras uang rakyat untuk mendapatkan fasilitas lebih baik. Jangan harap rakyat miskin mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik, sebab untuk itu semua dibutuhkan biaya yang besar. Modal ekonomi rakyat miskin tidak banyak, maka yang menikmati pendidikan dengan fasilitas baik adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi besar. Modal ekonomi yang lemah ditambah dengan modal sosial yang tidak banyak menjadikan setelah lulus pun tidak banyak harapan untuk memperbaiki ekonomi. Padahal di negeri ini modal sosial menjadi salah satu alat mobilitas sosial.

Kebebasan berkreasi yang bersemi setelah tumbangnya orde baru merupakan berkah dari reformasi. Sayangnya aparatus negara belum berhasil mengelola kebebasan yang semestinya banyak nilai positif yang bisa direguk rakyat. Tayangan-tayangan media elektronik belum mampu menyingkap kesadaran kritis rakyat. Alih-alih menyingkap kesadaran, rakyat terbuai dan mengidentifikasi diri dengan mimpi-mimpi dalam sinetron. Arus budaya konsumtif atau berhasil tanpa keluar keringat (instan) menjadi mazhab baru bagi sebagian rakyat. Domestifikasi perempuan dalam tayangan-tayangan televisi pun tidak terhindarkan.

Demokrasi Politik Sekedar Prosedural

Agenda-agenda demokrasi memang beberapa dijalankan negara, dalam artian prosedural. Substansi demokrasi sendiri belum layak dikatakan dirasakan rakyat. Hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul memang menjadikan arena politik Indonesia bak cendawan di musim hujan, partai-partai politik dan ormas bermunculan. Saat bersamaan partisipasi politik rakyat belum banyak terserap, bahkan ditengarai rakyat antipati. Hasil-hasil pilkada terakhir menunjukkan rendahnya partisipasi politik rakyat.

Hukum sebagai hasil kesepakatan politik yang semestinya memberikan perlindungan bagi rakyat terasa berat sebelah. Diskusi publik mengenai tampang koruptor yang perlente di pengadilan sempat hangat, sebuah diskriminasi yang jelas jika pencuri ayam digelandang ke meja hijau. Penegakkan HAM pun masih menghadapi masa-masa suram.

Negara yang bermaksud mensejahterakan rakyat memerlukan kerja keras memperbaiki tiga aras yang dikemukakan di muka: perbaikan demokrasi ekonomi, perbaikan demokrasi kultural, dan perbaikan demokrasi kultural. Jalan yang dapat ditempuh aparatus negara yaitu dengan penghapusan eksploitasi ekonomi rakyat, perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat, mengahpus manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang demokratis, menghilangkan diskriminasi perempuan, dan pelaksanaan demokrasi politik sesungguhnya.