Gubernur Jatim, Soekarwo, menegaskan pada saat pelatikan akan memprioritaskan ekonomi Jawa Timur. Salah satu yang mendesak adalah perbaikan infrastruktur, terutama Porong (Kompas, 31/1/2009). Sampai hari ini belum ada realisasi yang mengesankan. Kerja keras yang dijanjikan saat kampanye belum benyak merubah keadaan.
Janji perbaikan ekonomi akan banyak berbenturan dengan krisis ekonomi global dan secara lokal banyak perkerjaan rumah musti dikerjakan pemerintah daerah Jatim. Sebagian besar pekerjaan rumah merupakan warisan, antara lain: eksplotasi ekonomi rakyat, pendidikan yang mengarah komodifikasi, praktek monopoli, demokrasi sekedar prosedural, dan nilai-nilai demokrasi kultural.
Eksploitasi Ekonomi
Demokrasi ekonomi yang gencar didengungkan pasca tumbangnya orde baru belum banyak beranjak. Praktek monopoli tetap berjalan sampai sekarang, kolusi antara pengusaha dan penguasa hampir tidak ada yang mempersoalkan. Bencana lumpur Sidoarjo merupakan praktek telanjang bagaimana kolusi antara pengusaha dan penguasa terjadi. Posisi abu-abu antara penguasa dan pengusaha merupakan lahan basah terjadinya tindak kolusif. Menjadi wajar jika bencana lumpur Sidoarjo akan berjalan panjang dan tidak kunjung selesai. Eksploitasi para korban bencana bukan tidak mungkin dilakukan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang berkelindan.
Negara yang seharusnya mencegah praktek eksploitasi rakyat oleh pengusaha kehilangan taringnya, representasi kehadiran negara pada level lokal adalah pemerintah daerah. Distribusi aset-aset ekonomi yang seharusnya menjelajah sampai rakyat kecil berhenti pada konglomerasi dan raksasa kapital. Rakyat dibiarkan menerima margin harga lebih mahal dari mata rantai produksi yang hanya melibatkan segelintir rakyat. Kegiatan produksi hampir tidak menyentuh rakyat dan semata-mata hanya menjadikan rakyat sebagai konsumen pasif. Maka menjadi wajar jika kondisi daya beli masyarakat lemah dan ekonomi rakyat semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
Meninggalnya 21 warga Pasuruan saat antri mendapatkan zakat merupakan contoh ekonomi rakyat semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Harapan mendapatkan sesuatu lebih baik hilang. Cermin buram kegagalan aparatus negara menjalankan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat ditengah hingar bingar kampanye, iklan politik bernilai milyaran, dan penanganan korupsi yang lamban. Bagi gubernur baru hal ini merupakan penanda awal yang mengharukan.
Aparat pemerintah dalam menyikapi peristiwa itu banyak memberikan penafsiran. Polisi yang melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan pihak panitia tidak melaporkan kegiatan, badan amil zakat yang tidak mau dituduh tidak kompeten menjalankan amanah, ujung-ujungnya rakyat tetap menjadi korbannya. Penyidikan yang terus dilakukan pun tetap akan mejadikan rakyat sebagai penerima estafet kemalangan berikut.
Rakyat yang terhimpit beban hidup terus bermanuver mencari celah meringankan beban, sementara himpitan ekonomi terus datang bertubi-tubi. Setiap kesempatan mendapatkan kelonggaran hidup akan diusahakan. Program-program pemerintah yang lebih banyak memberikan ikan menemukan titik balik saat rakyat mulai terbiasa diberi. Rakyat tidak terberdayakan, bahkan tragisnya pemiskinan struktural yang dilakukan aparatus negara terus berlanjut. Pemiskinan yang dilakukan aparatus negara dilakukan dengan jalan eksploitasi ekonomi rakyat, manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang tidak demokratis, diskriminasi perempuan, demokrasi politik sekedar prosedural, dan perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat.
Hasil-hasil pertanian rakyat tidak terlindungi dengan baik dan impor hasil pertanian semakin mencekik rakyat. Perilaku negara tersebut masih ditambah dengan seringnya melakukan manipulasi sistem perkebunan rakyat. Ekonomi rakyat, terutama petani, semakin merana, perlindungan yang lemah dari negara menjadikan kegiatan pertanian menjadi aktivitas yang tidak produktif. Maka menjadi wajar banyak petani meninggalkan sawah dan pemuda enggan menjadi petani.
Pemerintah daerah notabene aparatus negara paling dekat rakyat dapat membuat kebijakan prorakyat, bukan sebaliknya. Gubernur Jawa Timur yang baru seumur jagung harus banyak belajar dari kegagalan pendahulunya mengelola ekonomi rakyat.
Dibungkamnya Demokrasi Kultural
Pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan yang bebas dan demokratis berdasar dan berorientasi pada rakyat bagi orang-orang miskin. Sepanjang waktu persoalan ini sering hanya menjadi tuntutan dan tidak mengejawantah dalam kebijakan. Pendidikan berlomba-lomba memeras uang rakyat untuk mendapatkan fasilitas lebih baik.
Jangan harap rakyat miskin mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik, sebab untuk itu semua dibutuhkan biaya yang besar. Modal ekonomi rakyat miskin tidak banyak, maka yang menikmati pendidikan dengan fasilitas baik adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi besar. Modal ekonomi yang lemah ditambah dengan modal sosial yang tidak banyak menjadikan setelah lulus pun tidak banyak harapan untuk memperbaiki ekonomi. Padahal di negeri ini modal sosial menjadi salah satu alat mobilitas sosial.
Modal sosial sebenarnya banyak ditunjang oleh kebebasan berkreasi. Kebebasan berkreasi yang bersemi setelah tumbangnya orde baru merupakan berkah dari reformasi. Sayangnya banyak pemerintah daerah belum berhasil mengelola kebebasan yang semestinya banyak nilai positif yang bisa direguk rakyat. Kebijakan pemerintah daerah belum mampu menyingkap kesadaran kritis rakyat. Derasnya arus informasi dan beragamnya media sering menghipnotis kesadaran rakyat. Alih-alih menyingkap kesadaran, rakyat terbuai dan mengidentifikasi diri dengan mimpi-mimpi dalam sinetron. Arus budaya konsumtif atau berhasil tanpa keluar keringat (instan) menjadi mazhab baru bagi sebagian rakyat. Domestifikasi perempuan dalam tayangan-tayangan televisi pun tidak terhindarkan.
Demokrasi Politik Sekedar Prosedural
Agenda-agenda demokrasi memang beberapa dijalankan negara, dalam artian prosedural. Substansi demokrasi sendiri belum layak dikatakan dirasakan rakyat. Hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul memang menjadikan arena politik Indonesia bak cendawan di musim hujan, partai-partai politik dan ormas bermunculan.
Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbesar tidak akan mungkin diabaikan dalam percaturan politik. Saat bersamaan partisipasi politik rakyat Jawa Timur belum banyak terserap, bahkan ditengarai rakyat antipati. Hasil pilkada terakhir menunjukkan rendahnya partisipasi politik rakyat.
Pemerintah daerah yang bermaksud memperbaiki ekonomi Jawa Timur memerlukan kerja keras memperbaiki tiga aras yang dikemukakan di muka: perbaikan demokrasi ekonomi, perbaikan demokrasi kultural, dan perbaikan demokrasi politik. Jalan yang dapat ditempuh pemerintah daerah yaitu dengan penghapusan eksploitasi ekonomi rakyat, perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat, menghapus manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang demokratis, menghilangkan diskriminasi perempuan, dan pelaksanaan demokrasi politik sesungguhnya.
