Akan berbahaya sekali proses pencalegan yang memakan ongkos besar seperti pemilu kali ini. Paling menakutkan adalah wakil rakyat akan menjual aset-aset negara untuk memenuhi hasrat kekuatan eknomi besar dan tentu saja komisi dari menjual aset dinikmati wakil rakyat sebagai pengganti ongkos pencalegan. Tentu saja jika berhasil menjadi anggota legislatif, berbeda dengan caleg yang mengalami kekalahan, peluang mengganti ongkos pencalegan menjadi musnah.
Kekalahan caleg yang kemudian diikuti tekanan mental kuat mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya juga sakit. Perilaku rakyat telah mendorong politisi bertindak sesuai tuntutannya. Tindakan-tindakan konsumtif, manipulasi suara pemilih, politik uang, dan kekerasan politik yang dilakukan rakyat bertransformasi ke dalam perilaku caleg. Pemicu sebenarnya yaitu ongkos politik yang dikeluarkan caleg, karena tidak jadi. Pemberitaan gencar seputar sakitnya caleg membuktikan (Kompas, 18/4/2009)
Bagaimanapun juga perilaku politisi pun tidak jauh dari perilaku masyarakat. Caleg seakan mendapatkan pembenaran melakukan tindak-tanduk melawan hukum, seakan terdapat common sense: untuk mendapatkan suara caleg perlu membeli rakyat dan rakyat merasa memiliki suara untuk dijual. Suara dengan membeli akan dapat dikembalikan pada saatnya nanti terpilih jadi anggota legilatif, persepsi ini ada dalam diri caleg dan rakyat.
Paradoks Demokrasi
Demokrasi bukanlah sebuah ruang hampa dan sistem ideal, didalamnya mengandung paradoks. Eksperimentasi demokrasi di Indonesia berjalan panjang semenjak negeri ini diproklamasikan. Sepanjang itu pula praktek demokratisasi berjalan, naik turun sesuai suhu politik yang menaunginya. Denokratisasi disemua sektor membawa implikasi tidak terperi jika paradoks demokrasi tidak lekas diselesaikan.
Awalnya demokrasitisasi dirayakan meriah dan disambut gegap gempita sebagai buah perjalanan demokratik bangsa. Demokrasi digunakan untuk menjawab persoalan, desakan politik dan mencegah disintegrasi bangsa. Selain tentu saja faktor geografis, ekonomis, etnis, sejarah dan ideologi. Harapannya ada perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut melaluinya.
Akan tetapi demokrasi mengalami paradoks. Paradoks demokrasi di Indonesia sekarang sangat terasa dengan keberadaan para caleg yang kalah, kemudian sakit. Hal paling mendasar dari paradoks demokrasi yaitu gagalnya menghapuskan kesenjangan keberpihakan caleg terhadap rakyat, ini tampaknya merupakan kegagalan struktural dan permanen. Caleg kalah dan sakit bukanlah sebuah isapan jempol belaka, semakin menunjukkan kepeberpihakan sebenarnya mereka kepada siapa, tentu saja kepada ongkos politik yang telah dikeluarkan bukan kepada rakyat.
Caleg dan Rakyat: Konsumtif
Ongkos politik caleg sebagian besar dikeluarkan untuk sosialisasi. Kampanye media, terutama elektronik, menjadi salah satu pilihan caleg, tentu saja ini didorong perilaku rakyat yang cenderung betah di depan media elektronik. Padahal biaya iklan tinggi, belum lagi media lain yang digunakan menambah beban ongkos politik.
Dalam hal yang sama rakyat terbiasa dijejali dengan iklan-iklan media elektronik, televisi misalnya, dan hanya menjadi konsumen pasif. Dalam beberapa segi rakyat didorong berprilaku konsumtif, perilaku yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka menjadi kegelisahan bersama saat rakyat mengkonsumsi produk yang tidak dibutuhkan, demi sebuah imajinasi dalam iklan.
Imajinasi memungkinkan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari cengkeraman hidup sehari-hari yang berat. Kemungkinan itu ada karena setiap orang memiliki kebebasan berfikir tentang segala yang disukai, dengan kebebasan tanpa batas (inkonsekuensial). Realita kadang tidak berkaitan dengan imajinasi, ngawur, jadi hati-hati.
Kondisi ini ditangkap partai politik dan caleg untuk menyesuaikan perilaku rakyat. Dengan berbagai media iklan caleg berseliweran dalam rentang tiga bulan terakhir. Memang akhirnya terbukti, paling kuat beriklan memperoleh suara signifikan. Iklan mampu menghipnotis kesadaran masa rakyat, alih-alih memperhitungkan program kerja malah terpeleset arus popularitas dan imajinasi.
Akibatnya, ongkos politik caleg membengkak dan muncul pencarian sumber-sumber pembiayaan yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya. Sokongan ongkos sosialisasi caleg variatif ragamnya; tabungan, penjualan aset, pinjaman dengan agunan, pinjaman dengan konsesi politik atau motif lain yang mendatangkan uang. Akhir pemilu seperti saat ini caleg melakukan kalkulasi ongkos politiknya.
Maka dari itu wajar sebenarnya caleg kalah mengalami tekanan mental berat. Ongkos politik yang besar, kalau berasal dari tabungan mungkin tidak terlalu merisaukan, sementara biaya berasal dari pihak lain menuntut pengembalian. Tekanan pengembalian tersebut ditambah tekanan sosial rakyat karena tidak jadi bertumpuk-tumpuk dan jika tidak kuat menanggung dapat depresi bahkan stres.
Lebih dari itu rakyat merasa puas sudah mengkonsumsi partai atau caleg seperti ditawarkan dalam iklan-iklan. Sebaliknya rekam jejak dan program kerja caleg tidak dipersoalkan. Karakteristik konsumtif memang begitu, puas dalam imajinasi. Caleg jadi mungkin sedang menikmati hasil produksi iklannya yang berhasil.
Caleg dan Rakyat: Siapa Yang Sakit?
Konstruksi caleg atas rakyat dalam praktek demokrasi memungkinkan dan sah-sah saja. Tapi melihat caleg-caleg yang tidak jadi meradang dan sebagian sakit timbul sebuah pertanyaan, siapa yang menimbulkan persoalan ini?
Tindak tanduk beberapa anggota legilatif yang tersangkut kasus korupsi merupakan pemantik kuat bagi rakyat dalam memilih. Ketidak percayaan sebagian rakyat bahwa wakil rakyat hanya mencari keuntungan ekonomi semata-mata dan tidak menyentuh aspirasi rakyat. Ditambah keberadaan caleg yang tiba-tiba muncul dan jumlahnya melimpah, membuka lebar mata rakyat, betapa perhelatan demokrasi ini semacam ajang mencari pekerjaan.
Caleg pemilu sekarang tidak diuntungkan dengan banyaknya kasus korupsi pada tubuh legilatif. Pelabelan rakyat cenderung negatif, belum lagi proses pemilihan berdasar suara terbanyak ikut menambah kompetisi semakin kuat. Kompetisi bukan antar partai politik melainkan dalam tubuh parpol caleg itu sendiri. Sikut menyikut antar caleg mencapai klimaksnya saat ini, benar-benar yang kalah akan sakit, bukan oleh caleg dari parpol lain tapi oleh teman sendiri.
Sebaliknya rakyat benar-benar merayakan demokrasi, bebas memilih dan menentukan caleg yang didukung, atau jangan-jangan ini wujud ketidakpedulian. Dalam keseharian rakyat sebenarnya banyak tidak peduli dengan kondisi sekitar, dan siapa yang peduli dengan caleg yang sakit. Lihatlah siapa yang peduli dengan kondisi bengunan sekolah rusak, lingkungan rusak, fasilitas umum kotor dan jorok atau orang kelaparan siapa peduli. Kemudian datang para caleg dengan iklan-iklanya, siapa peduli tinggal contreng (atau tidak) saja.
Singkatnya, kalau memang benar terdapat caleg yang gagal mendapatkan kursi kemudian sakit sebenarnya menjadi sebuah paradoks di tengah rakyat yang (sakit) juga. Proses demokratisasi harus melewati proses keterwakilan dengan jalan pemilu sebagai sebuah keniscayaan, tentu saja ada pemenang dan pecundang. Sejumlah bentuk kesenjangan sosial bersifat inheren dalam demokrasi – ini merupakan fakta yang diabaikan oleh kebanyakan pelaku demokrasi, termasuk caleg. Kalau memang rakyat tidak sakit proses pemilu seharusnya tidak perlu menghasilkan barisan caleg yang sakit juga.
*Teguh Triwiyanto (Peserta Sekolah Demokrasi)
