Teguh Triwiyanto. Terdapat aktifitas-aktifitas kerja sama antarsekolah, sekolah dengan perguruan tinggi, sekolah dengan LPMP atau sekolah dengan instansi lainnya, namun secara formal di hampir seluruh kabupaten/kota propinsi jawa Timur belum terbentuk Tim Jaringan Kurikulum. Secara embrio terdapat pola-pola Tim Jaringan Kurikulum, tapi tidak terkoordinasi dan tidak memiliki sistem terukur.
Tim Jaringan Kurikulum yang kini memasuki usia ke 19 tahun dilahirkan tahun 1991 ternyata masih banyak mengalami kendali dalam pembentukkannya. Tim Jaringan Kurikulum yang dirancang sebagai back-up system Puskur (Pusat Kurikulum) dalam menghadapi implementasi kurikulum sekolah yang pada waktu itu pengembangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut Sukmadinata (2001:4) kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.
Sementara itu menurut Suhadi (2006) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang notabene merupakan salah satu pembaharuan kurikulum, disikapi secara kurang bijaksana oleh sebagian pelaku pendidikan. Diantaranya, masih banyak dijumpai adanya anggapan KTSP adalah kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sebagai konsekuensinya implementasi kurikulum yang berlaku sebelumnya harus pula dibenahi atau dirombak. Anggapan inilah yang menimbulkan sikap apriori dan penolakan secara psikologis terhadap perubahan
Pembentukan Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan kurikulum di daerah. Adanya Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak dinas pendidikan setempat serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum (baca: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP)
Secara umum keberadaan jaringan kurikulum kabupaten/kota di hampir seluruh propinsi Jawa Timur sebagai berikut. Pertama memang sekolah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pertukaran informasi dengan sekolah-sekolah sejenis, kantor dinas pendidikan nasional, dan perguruan tinggi. Terdapat juga pertukaran narasumber dengan beberapa sekolah, terutama program-program ekstrakurikuler. Program pendampingan minim dilakukan oleh institusi lain, terutama dinas pendidikan dan perguruan tinggi (PT), walaupun ada kerja sama antarsekolah atau institusi lain diluar dinas pendidikan dan PT. Secara embrio terdapat pola-pola jaringan kurikulum, tapi tidak terkoordinasi. Tim Jaringan Kurikulum tidak pernah dibentuk di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kedua, pelaksanaan jaringan kurikulum meliputi tugas-tugas yang dijalankan oleh beberapa institusi di bawah struktur walikota. Sesuai aturan seharusnya Bappeda kabupaten/kota bertugas memfasilitasi kegiatan Tim Jaringan Kurikulum dan memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah. Tapi hal ini belum dilakukan oleh Bappeda di hampir semua wilayah Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota memang memerankan diri sebagai pembina, memberikan pengarahan, tetapi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Jaringan Kurikulum. Selain itu tidak ada dukungan dana, dukungan sarana dan prasarana untuk pembentukan jaringan kurikulum.
Ketiga, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang seharusnya optimal dalam intensitas sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum yang sinergis, ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pembentukan Tim Jaringan Kurikulum.Keempat, forum seperti MKKS/M, MGMP, dan KKG memang relatih cukup baik menjadi saluran komunikasi antarsekolah. Biasanya persoalan-persoalan seputar persekolahan menjadi pembicaraan hangat pada forum-forum tersebut. Tapi memang daya dorong forum-forum tersebut relatif lemah, terutama berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan. Semestinya memang pada level-level kebijakan tersebut pemerintah kota mengambil alih persoalan. Tapi tentu saja banyak persoalan yang menjadikan jaringan kurikulum ini belum banyak terdengar keberadaannya.
Walaupun sebenarnya aktifitas banyak dilakukan, tetapi bukan dalam konteks kerja-kerja jaringan, melainkan kerja masing-masing sekolah. Kegiatan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, dan pengembangan dalam beberapa bagian melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait tapi dalam konteks pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya. Sementara itu kegiatan berupa: pendampingan pengembangan KTSP, layanan teknis, layanan konsultasi, pemantauan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan penyempurnaan kurikulum belum pernah ada dalam kerangka kerja sama antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya.
Apa yang dapat dilakukan menghadapai persoalan jaringan kurikulum di Jawa Timur tersebut. Penguatan peran institusi Bapedda, PPPG, perguruan tinggi, MKKS/M, MGMP, KKG, dan organisasi profesi dalam menampung informasi dari sekolah. Pengembangan peran komite sekolah dalam kedudukannya sebagai mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengidentifikasi keunggulan lokal, mengakomodasi kebutuhan untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan mengakomodasi keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Selain itu perlu juga pembentukan Tim Jaringan KTSP dilanjutkan dengan pembuatan program kerja, yang sebenarnya aktifitasnya sudah dilakukan. Pembentukan Tim Jaringan KTSP akan memperkuat kerja-kerja jaringan.
Filed under: Tak terkategori
