Tim Jaringan Kurikulum yang kini memasuki usia ke 19 tahun dilahirkan tahun 1991 ternyata masih banyak mengalami kendali dalam pembentukkannya. Tim Jaringan Kurikulum yang dirancang sebagai back-up system Puskur (Pusat Kurikulum) dalam menghadapi implementasi kurikulum sekolah yang pada waktu itu pengembangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Sukmadinata (2001:4) kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Sementara itu menurut Suhadi (2006) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang notabene merupakan salah satu pembaharuan kurikulum, disikapi secara kurang bijaksana oleh sebagian pelaku pendidikan. Diantaranya, masih banyak dijumpai adanya anggapan KTSP adalah kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sebagai konsekuensinya implementasi kurikulum yang berlaku sebelumnya harus pula dibenahi atau dirombak. Anggapan inilah yang menimbulkan sikap apriori dan penolakan secara psikologis terhadap perubahan

Pembentukan Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan kurikulum di daerah. Adanya Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak dinas pendidikan setempat serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum (baca: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP)

Secara umum keberadaan jaringan kurikulum kabupaten/kota di hampir seluruh propinsi Jawa Timur sebagai berikut. Pertama memang sekolah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pertukaran informasi dengan sekolah-sekolah sejenis, kantor dinas pendidikan nasional, dan perguruan tinggi. Terdapat juga pertukaran narasumber dengan beberapa sekolah, terutama program-program ekstrakurikuler. Program pendampingan minim dilakukan oleh institusi lain, terutama dinas pendidikan dan perguruan tinggi (PT), walaupun ada kerja sama antarsekolah atau institusi lain diluar dinas pendidikan dan PT. Secara embrio terdapat pola-pola jaringan kurikulum, tapi tidak terkoordinasi. Tim Jaringan Kurikulum tidak pernah dibentuk di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kedua, pelaksanaan jaringan kurikulum meliputi tugas-tugas yang dijalankan oleh beberapa institusi di bawah struktur walikota. Sesuai aturan seharusnya Bappeda kabupaten/kota bertugas memfasilitasi kegiatan Tim Jaringan Kurikulum dan memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah. Tapi hal ini belum dilakukan oleh Bappeda di hampir semua wilayah Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota memang memerankan diri sebagai pembina, memberikan pengarahan, tetapi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Jaringan Kurikulum. Selain itu tidak ada dukungan dana, dukungan sarana dan prasarana untuk pembentukan jaringan kurikulum.

Ketiga, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang seharusnya optimal dalam intensitas sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum yang sinergis, ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pembentukan Tim Jaringan Kurikulum.Keempat, forum seperti MKKS/M, MGMP, dan KKG memang relatih cukup baik menjadi saluran komunikasi antarsekolah. Biasanya persoalan-persoalan seputar persekolahan menjadi pembicaraan hangat pada forum-forum tersebut. Tapi memang daya dorong forum-forum tersebut relatif lemah, terutama berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan. Semestinya memang pada level-level kebijakan tersebut pemerintah kota mengambil alih persoalan. Tapi tentu saja banyak persoalan yang menjadikan jaringan kurikulum ini belum banyak terdengar keberadaannya.

Walaupun sebenarnya aktifitas banyak dilakukan, tetapi bukan dalam konteks kerja-kerja jaringan, melainkan kerja masing-masing sekolah. Kegiatan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, dan pengembangan dalam beberapa bagian melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait tapi dalam konteks pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya. Sementara itu kegiatan berupa: pendampingan pengembangan KTSP, layanan teknis, layanan konsultasi, pemantauan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan penyempurnaan kurikulum belum pernah ada dalam kerangka kerja sama antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya.

Apa yang dapat dilakukan menghadapai persoalan jaringan kurikulum di Jawa Timur tersebut. Penguatan peran institusi Bapedda, PPPG, perguruan tinggi, MKKS/M, MGMP, KKG, dan organisasi profesi dalam menampung informasi dari sekolah. Pengembangan peran komite sekolah dalam kedudukannya sebagai mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengidentifikasi keunggulan lokal, mengakomodasi kebutuhan untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan mengakomodasi keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Selain itu perlu juga pembentukan Tim Jaringan KTSP dilanjutkan dengan pembuatan program kerja, yang sebenarnya aktifitasnya sudah dilakukan. Pembentukan Tim Jaringan KTSP akan memperkuat kerja-kerja jaringan.

Paradoks Demokrasi

Hal paling mendasar dari paradoks demokrasi yaitu gagalnya menghapuskan kesenjangan sosial, ini tampaknya merupakan kegagalan struktural dan permanen. Jurang kaya dan miskin bukanlah sebuah isapan jempol belaka dan terjadi di banyak negara. Fakta memperlihatkan bahwa 20 persen keluarga terkaya di AS menguasai 50 persen dari total pendapatan rumah tangga. Sementara itu 20 persen keluarga termiskin di AS hanya mendapatkan 3,5 persen dari total pendapatan keluarga. Keadaan ini diperparah tahun 2008 dengan munculnya krisis keuangan global, yang melanda pusat ekonomi dan demokrasi dunia, Amerika Serikat. Bekerjanya pasar derivatif dalam sistem perbankan bayangan (the shadow bangking system) sebagai pemicu krisis global membawa prahara luas pada rakyat yang sudah jatuh miskin.

Liberalisme gagal dalam menciptakan demokrasi sesungguhnya ketika pemerintah mengabdi kepada kepentingan korporasi. Padahal seperti diungkap I. Wibowo (Kompas, 3/5/02), globalisasi ekonomi telah menyebabkan kematian demokrasi. Para pemimpin negara saat ini memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ternyata lebih sibuk untuk “melayani” pelaku bisnis global yang tidak memilihnya.

John Madeley (Hungry for Trade, 2003) menyebut pada awal millenium ketiga, ratusan juta orang kekurangan nutrisi pangan. Data FAO menyebut 790 juta orang tidak memiliki keamanan pangan. Asia Selatan mempunyai 283,9 juta orang kelaparan, Asia Tenggara dan Asia Timur 241,6 juta, daerah Sahara Afrika 179,6 juta, Amerika Latin 53,4 juta, Timur Dekat dan Afrika Utara 32,9 juta. Lebih dari 20.000 orang meninggal karena mengalami kelaparan. Dibelahan lain, setelah lebih dari 50 tahun menjalankan politik demokrasi, 40 persen penduduk India tetap berada dalam kemiskinan absolut dan 35 persen penduduknya tidak bisa membaca, sebuah persentase yang tidak berubah sejak kemerdekaan (Soronsen, 1993b)

Sejumlah bentuk kesenjangan sosial bersifat inheren dalam demokrasi – ini merupakan fakta yang diabaikan oleh kebanyakan teori demokrasi. Nah, mari kita melihat pradoks demokrasi di bidang pendidikan.

Paradoks Desentralisasi Pendidikan

Cerita tentang demokrasi Indonesia adalah gegap gempita bangsa menyelenggarakan pemerintahan atas kehendak rakyat. Sistem ketatanegaraan sekuat mungkin adaptif dengan aspirasi rakyat. Bergulirnya demokrasi yang lebih didesentralisasikan tidak pelak merupakan tuntutan rakyat semata-mata, pemantiknya peristiwa reformasi. Desentralisasi hampir menjalar ke banyak bidang, termasuk pendidikan.

Pengembangan pendidikan selama ini menjadi satu bidang dengan stigma sentralistik, apa-apa dilakukan pusat dan daerah tinggal menerima. Desentralisasi memberikan harapan daerah melakukan improvisasi pengembangan. Desentralisasi pendidikan merupakan proses pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian tersebut meliputi sarana prasarana, SDM, dana, peserta didik, lingkungan fisik, tata peraturan perundangan, organisasi pendikan, kurikulum, dan  kerja sama.

Awalnya desentralisasi dirayakan meriah dan disambut gegap gempita sebagai buah perjalanan demokratik bangsa. Desentralisasi digunakan untuk menjawab persoalan administratif, mendekatkan layanan publik, desakan politik, dan mencegah disintegrasi bangsa. Selain tentu saja faktor geografis, ekonomis, etnis, sejarah dan ideologi. Harapannya ada perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut melalui proses desentralisasi.

Alih-alih perbaikan, banyak persoalan mengemuka. Desentralisasi bagai terjangan gelombang pasang yang menerpa daerah. Bagi daerah yang siap langsung tancap gas mengarungi samudera demokratik, lain masalahnya terhadap daerah yang tergagap-gagap karena tidak siap. Sektor pendidikan tidak mengalami pengecualian.

Pelaksanaan desentralisai pendidikan memperlihatkan bahwa para pelaksana otonomi daerah belum memiliki kesamaan visi dan pandangan tentang bentuk dan isi otonomi baik di Tk I maupun Tk II, bahkan ada kesan otonomi pada Tk II akan mengesampingkan Tk I. Sikap mental aparatur yang masih sulit, proses demokratisasi belum sepenuhnya ada di daerah.

Sementara itu mutu pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses pembelajaran; sedangkan mutu proses pembelajaran ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan memperbaiki komponen pendidikan belum tertangani dengan baik. Otonomi daerah yang merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat belum banyak digarap.

Dharmaputra (2008) menyebutkan faktor ketertinggalan pendidikan Indonesia karena faktor kemiskinan masyarakat, dan kecilnya sumbangan pemerintah untuk pendidikan. Tidak heran konstitusi memerintahkan Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan anggaran pendidikannya 20 persen. Pengeluaran masyarakat Indonesia terhadap pendidikan lebih kecil 1,7 persen dibandingkan Vietnam dan 5,3 persen dibandingkan Malaysia. Kemiskinan menjadi sebab persoalan tersebut.

Keberhasilan demokrasi dan desentralisasi pendidikan tergantung pada dua faktor: (1) keseimbangan kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan politik yang akhirnya menyetujui perbaikan demokrasi dan desentralisasi pendidikan; (2) ketersediaan sumberdaya kekuasaan di pusat untuk meyakinkan daerah, misalnya berupa kejelasan kebijakan dan kesiapan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

Teknologi baru – mikroelektronik, komputer, telekomunikasi, materi buatan, robotik, dan bioteknologi – saling berinteraksi secara sinergi untuk mendukung pembentukan masyarakat dengan sistem ekonomi baru yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya (Zuhal, 2003:3). Perubahan struktur ekonomi dunia, mau tidak mau menjadikan perkembangan pengelolaan pendidikan Indonesia, terutama berkaitan pengembangan ilmu dan teknologi, tidak bisa melepaskan diri terdhadap situasi itu. Maka, memahami manajemen Indonesia harus mengkaitkannya dengan situasi global (Dawam Raharjo, 1982:12) Pergulatan arus struktural global tersebut sekaligus digunakan untuk menjawab persoalan: bagaimanakah gambaran pengelolaan pendidikan Indonesia masa depan? Lalu, bagaimana jalan keluar bagi pengembangan pengelolaan pendidikan Indoenesia masa depan di tengah pergulatan arus struktural global?

Ilmu dan Teknologi: Nasib Negara Dunia Ketiga

Terdapat 31 negara yang paling kurang berkembang, tingkat melek hurufnya rata-rata hanya 34 persen dari jumlah penduduknya, sementara negara-negara maju diperkirakan masing-masing adalah 65 dan 99 persen. Sebagian besar dari pendidikan, sebagai upaya transfer ilmu dan teknologi, yang disediakan untuk anak-anak yang mampu di negara-negara yang kurang dan sedang berkembang itu sering kali tidak sesuai dan tidak relevan dengan kebutuhan bangsanya (Todaro, 1994:124). Berkaitan dengan ilmu dan teknologi, sebenarnya posisi Indonesia – sebagai bagai negara dunia ketiga – berada di mana, ditengah-tengah pergulatan arus struktural global? Urian berikut akan memberikan gambaran.

Selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad ke-20, perusahaan-perusahaan transnasional berskala nasional (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesar dari sekitar 700 TNCs pada tahun 1970, tahun 1990 jumlah itu mencapai 37.000 TNCs. Selain jumlahnya meningkat, TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka pada saat yang lalu saja berhasil menguasai 67 persen dari perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1 persen perdagangan global. Lebih lanjut TNCs juga telah menguasai 75 persen dari total investasi global. Terdapat 100 TNCs dewasa ini menguasai ekonomi global dan mampu mengontrol 75 persen perdagangan dunia (Faqih, 2001:214).

Majalah ekonomi Forbes Global edisi 21 Juli 2003 melaporkan sebagain besar dari 500 perusahaan paling top di dunia berdomisili di Amerika Utara (sekitar 241 atau 48 persen dari jumlah tersebut), sedangkan sisanya 118 atau 23 persen di Eropa tidak termasuk Inggris, di Jepang 58 atau 11 persen, di Inggris 42 atau 8 persen, di Asia tidak termasuk Jepang 29 atau 6 persen, dan yang di negara lainnya 18 atau 4 persen perusahaan (di Australia 8, Amerika Selatan7 , dan Afrika 3).

Fakta-fakta yang terungkap di atas sungguh mencengangkan, kekuatan negara-negara maju benar-benar mendominasi negara-negara dunia ketiga. Pemusatan ekonomi oleh beberapa negara maju tersebut merupakan kelanjutan dari proses globalisasi yang tidak bisa dilepaskan dari penguasaan ilmu dan teknologi negara-negara maju tersebut.

Menurut Cable (1995:23) ada dua kekuatan teknologi utama yang mendorong proses globalisasi. Yang pertama adalah improvisasi alat-alat komunikasi dan transportasi – seperti pesawat terbang, mobil, sepeda motor, kontainerisasi dan seterusnysa – yang berdampak pada semakin efektif dan murahnya biaya trnasportasi.

Kedua, yang lebih spektakuler, kemajuan komputer dan teknologi komunikasi seperti sistem digital, teknologi satelit dan paling mutakhir fiber optics. Inovasi teknologi ini, menurut Cable, berdampak spesifik pada aktivitas ekonomi. Pertama, menurun tajamnya biaya dan juga waktu yang dipakai untuk kegiatan transaksi dan kumunikasi. Sehingga, semakin banyak barang dan jasa yang disirkulasikan dan kompetisikan dalam arus perdagangan internasional. Kedua, sistem komunikasi global memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional mengkordinasikan kegiatan produksi dan operasi finansial mereka secara efektif menjangkau bidang luas antarnegara. Meskipun perusahaan global bukanlah baru, tetapi berkat inovasi teknologi, semakin banyak perusahaan transnasional yang beroperasi melintasi batas-batas antarnegara. Ketiga, informasi itu sendiri mulai dimodifikasikan: film, recorder, compact disc, berita-berita televisi, jasa-jasa telekomunikasi, sistem, desain dan pemrograman software dan seterusnya menjadi sesuatu yang menjual (tradable). Keempat, kapital menjadi begitu gesit bergerak dalam bentuk uang, sehingga pada titik di mana ia bisa dikonversikan dalam bentuk aset-aset tetap.

Kecenderungan pengembangan ilmu dan teknologi global yang semakin kuat memperlihatkan adanya kesamaan persepsi dalam memilih bidang ilmu dan memberikan prioritas kepadanya. Prioritas yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan hampir sama karena tempaknya penguasaan bidang penting itulah yang akanmemberikan peluang besar kepada mereka untuk tetap berada di garis terdepan dalam memajukan negara industrinya.

Kekuatan negara-negara maju – hampir seluruhnya mereka merupakan pengerak utama arus struktural global – itu yang menjadikan negara dunia ketiga hanya sebagai negara industrialisasi pinggiran. Mas’oed (2002:2) menyebutkan, bahwa keadaan yang menjadikan negara dunia ketiga mengalami ketidakstabilan di tengah dominasi negara maju dikarenakan: pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapitali; kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat; dan ketiga, konsentrasi pemilikan uang dan kapital oleh si kaya dan si kuat.

Paparan di atas dapat ditarik sebuah benang merah yang menjadikan ilmu dan teknologi negara dunia ketiga mengalami ketertinggalan dan dominasi negara-negara maju terhadap ilmu dan teknologi. Bahwa penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global telah menghancurkan negara-negara yang miskin atau tidak memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) terhadap negara maju. Sumber daya alam yang selama ini menjadi comparative advantage bagi negara dunia ketiga menjadi faktor yang tidak diperhitungkan lagi, tetapi menjadi knowledge.

Zuhal (2003:3) memberikan contoh bagaimana SDA sebagai indikator kesuksesan telah punah. Contohnya, salah satu orang terkaya di dunia adalah Bill Gates, yang pada dasarnya bukan tuan tanah, bukan pemilik tambang minyak, bukan pula pemilik tambang emas, bukan industrialis ataupun diktator yang memilikitentara yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, manusia terkaya di dunia hanya bermodal knowledge.

Contoh lebih ekstrem lagi, nilai seluruh logam emas yang pernah ditambang dalam sejarah umat manusia, dari sebelum zaman Mesir kuno sampai penambangan modern seperti di Freeport, termasuk berbagai cadangan negara seperti Amerika Serikat di Fort Knox, semuanya ini ternyata nilainya kurang dari nilai 6 perusahaan berbasis high tech, yaitu Microsoft, Intel, IBM, Cisco, Lucent, dan Dell.

Selain persoalan arus struktural global tersebut, negara-negara maju menjadikan ilmu dan teknologi sebagai kekuatan untuk menang bersaing terhadap negara dunia ketiga. Faktor kapital juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu dan teknologi. Penelitian dan pengembangan ilmu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, negara dunia ketiga akan sangat kesulitan mengadakan. Sementara kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi di negara maju didukung dengan dana yang sangat besar.

Kondisi ilmu dan teknologi Indonesia sama-sebangun dengan negara dunia ketiga lainnya. Bahkan, restrukturisasi pascakrisis eknonomi masih mengakami ganjalan di banyak sektor, termasuk pendidikan sebagai tolok ukur pengembangan ilmu dan teknologi. Teknologi Indonesia terlalu menyandarkan diri pada teknologi import, masa orde baru ditandai dengan banyaknya bantuan dan dana yang begitu mudah diperoleh dari luar negeri.

Keadaan tersebut telah menjadikan Indonesia terlena oleh kemudahan mendapatkan lisensi, sehingga upaya untuk mengembangkan kemampuan sendiri terlupakan. Zuhal (2003:38) menyatakan bahwa yang menjadikan bangsa ini harus prihatin adalah begitu kuatnya pengaruh dari luar, hingga tanpa disadari, telah turut terimport pula bahan dasar esensial untuk industri manufaktur dalam jumlah sangat besar. Semestinya bahan dasar itu – diantaranya perekat untuk kayu lapis dan sepatu, gula yang dihaluskan (refined sugar) untuk industri makanan, garam dapur pro analyse untuk pembuatan NaCl-fisiologis bagi larutan infus di rumah sakit dan pereaksi kimia untuk uji mutu produksi – dapat diproduksi sendiri di dalam negeri.

Dilema Pengelolaan Pendidikan Indonesia

Pengelolaan pendidikan Indonesia memiliki sejarah panjang, sepanjang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Sejarah pengelolaan pendidikan Indonesia dapat dilacak dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Secara diaspora pengelolaan pendidikan dapat dilacak jauh sebelum masa kemerdekaan, masa terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara. Masa-masa kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia dikenal berbagai pusat pendidikan, Sriwijaya dan Majapahit memiliki sistem pendidikan yang bahkan menjadi magnet sehingga didatangi pelajar dari luar negeri. Masa kerajaan Islam pendidikan bercorak pesantren menjadi salah satu lokomotif perubahan sosial masyarakat. Berdekatan dengan tahun-tahun itu, kerajaan Demak, Ternate, Tidore, Samudera Pasai, dan Mataram Islam pada masanya merupakan kerajaan yang bercorak Islam dan kebanyakan pemimpinnya merupakan produk pendidikan ala Islam, pesantren.

Segera sesudah pendudukan Belanda dan Jepang (termasuk Inggris dan Portugal) tahap-tahap konsolidasi pendidikan Indonesia memberikan warna. Tahun 1848 untuk pertama kalinya adanya anggaran belanja untuk pendidikan orang-orang Indonesia, terutama anak-anak pegawai Indonesia, yang berjumlah 25 ribu gulden. Kira-kira tahun 1880 biaya pendidikan menjadi seperempat juta gulden. Sejak tahun 1816, ketika Jawa kembali dikuasai Belanda, segera tampak bahwa pengelolaan tentang persekolahan dan sekolah dasar lebih ditujukan pada pendidikan untuk orang-orang Belanda saja. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 1818, sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk anak-anak bumiputera (Mudyaharjo: 259).

Tilaar (1995:3) menyatakan bahwa tumbuhnya pendidikan nasional bersama-sama dengan bangkitnya rasa nasional bangsa Indonesia, praktek pendidikan kolonial yang dengan jelas ingin memperbodoh rakyat Indonesia, dan pendidikan pada masa pemerintahan militerisme Jepang. Ketiga episode pendidikan nasional tersebut masing-masing memberi warna terhadap tumbuhnya pendidikan nasional sejak proklamai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Perubahan dan pembentukan identitas pengelolaan pendidikan Indonesia, seperti dikemukakan di atas, menyesuaikan semangat jamannya. Pengelolaan pendidikan mulai terintegrasi selepas terbentuknya negara Indonesia. Departemen yang menangani pendidikan khusus dibentuk, awal terbentuknya departemen ini menjadi alat integrasi pengelolaan pendidikan secara nasional. Ki Hadjar Dewantara yang menjadi menteri Departemen Pendidikan-nya banyak memberikan warna bagi perjalanan pendidikan Indonesia pada masa-masa selanjutnya.

Peran negara selepas terbentuknya negara Indonesia dan Departemen Pendidikan mulai tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika pengelolaan pendidikan mulai dapat dipilah antara negara sebagai penyelenggara pendidikan dan masyarakat sebagai salah satu unsur penopangnya. Berbeda pada masa sebelum kemerdekaan, dimana pendidikan menjadi tanggung jawab rakyat secara utuh. Partisipasi dan dinamika rakyat terhadap pengelolaan pendidikan Indonesia setiap masanya berbeda. Arus kebijakan negara membawa implikasi terhadap pengelolaan pendidikan Indonesia, termasuk didalamnya arus perubahan dunia juga tidak sedikit membawa dampak tidak sedikit terhadap pengelolaan pendidikan Indonesia.

Sejalan dengan itu kecenderungan perubahan dunia ilmu pengetahuan global yang semakin kuat memperlihatkan adanya kesamaan persepsi dalam memilih bidang ilmu dan memberikan prioritas kepadanya. Prioritas yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan hampir sama karena tempaknya penguasaan bidang penting itulah yang akan memberikan peluang besar kepada mereka untuk tetap berada di garis terdepan dalam memajukan negara industrinya.

Kekuatan negara-negara maju – hampir seluruhnya mereka merupakan pengerak utama arus struktural global – itu yang menjadikan negara dunia ketiga hanya sebagai negara industrialisasi pinggiran. Mas’oed (2002:2) menyebutkan, bahwa keadaan yang menjadikan negara dunia ketiga mengalami ketidakstabilan di tengah dominasi negara maju dikarenakan: pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapitalis; kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat; dan ketiga, konsentrasi pemilikan uang dan kapital oleh si kaya dan si kuat.

Jauh sebelumnya, sekitar tahun 1980, Indonesia mulai menerapkan kebijakan neo-liberal demi menyesuaikan kondisi nasional dengan perkembangan global. Melalui berbagai kebijakan untuk mendorong beroperasinya pasar bebas, maka pengelolaan pendidikan pun mengalami pergeseran. Mas’oed (2002:29) menandai bahwa untuk mendukung beroperasinya pasar bebas dikampanyekan reinventening geverment dan banishing bureaucracy dan berbagai upaya lain dengan tujuan membongkar lembaga-lembaga publik yang semula bertanggung jawab dalam proses produksi ekonomi dan pelaksanaan sosial bagi masyarakat.

Dampak dari dari itu semua yaitu keputusan-keputusan yang dilakukan negara demi mendukung beroperasinya pasar global, dan sering mengorbankan kepentingan pendidikan nasional. Keputusan-keputusan dalam sektor pendidikan tidak bisa melepaskankan diri dari kepentingan arus global tersebut, termasuk didalamnya pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan juga mengalami pergeseran-pergeseran sebagai upaya adaptif. Pengelolaan pendidikan tidak sekedar lokal negara, sekarang telah melintasi batas-batas negara. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia menunjukkan operasi pengelolaan pendidikan atas kendali arus struktural global.

Dalam hal yang sama pengelolaan pendidikan menghadapi persoalan yang tidak ringan. Globalisasi telah mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga pendidikan yang tidak bersifat lokal atau regional saja, melainkan internasional. Kompetisi global tersebut membawa dampak di sektor pengelolaan pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan oleh Supriadi (2000:11) terwujud melalui empat bentuk. Pertama, dibukanya cabang-cabang perguruan tinggi di negara lain (semacam kelas ekstension), misalnya perguruan tinggi Amerika membuka cabang di Asia. Kedua, kerjasama antara perguruan tinggi dari suatu negara dengan perguruan tinggi di negara lainnya yang menawarkan program gelar. Ketiga, kuliah jarak jauh baik melalui media cetak maupun secara virtual melalui internet. Sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Eropa, dan Australia menawarkan program gelar melalui model ini. Keempat, studi perbandingan mutu pendidikan tinggi yang menghasilkan peringkat perguruan tinggi dibandingkan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Kompetisi global tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh PT di Indonesia, baik negeri maupun swasta.Hilangnya batas-batas negara (internasionalization) pendidikan ditakutkan akan memangkas akses pendidikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi tersebut akan mendorong terjadinya kesenjangan sosial karena pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tidak terjadi, walaupun sejak awal pemerintah berargumentasi bahwa akan ada pemberlakuan berbeda antara strata ekonomi. Ketakutan masyarakat tidak mendapatkan mutu pendidikan yang memadai juga beralasan, sebab mutu perguruan tinggi asing dianggap lebih baik.

Kondisi tersebut di atas

menjadikan stigma bahwa pendidikan bermutu hanya untuk kalangan dengan strata ekonomi atas dan sebaliknya bagi masyarakat dengan strata ekonomi menengah ke bawah, biarpun begitu pendidikan tetap menjadi magnet bagi masyarakat. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang selama ini dikenal sebagai pendidikan yang bisa dijangkau dan mutunya relatif baik, juga mulai menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagai konsekuensi pengurangan subsidi dari pemerintah. Padahal tanggung jawab negara untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia merupakan amanah konstitusi.Ditambah persoalan pengelolaan pendidikan terkait dengan sektor-sektor lain. Pengaruh sektor lain terhadap pengelolaan pendidikan salah satunya dapat dilacak melalui tingkat, struktur, dan sifat pertumbuhan Indonesia. Pertumbuhan oleh Goulet (Todaro, 1994:142) memiliki tiga inti, yaitu kebutuhan pangan yang berkelanjutan (life sustenance), harga diri (self-esteem), dan kemerdekaan (freedom). Makna dari pertumbuhan tersebut, dilihat dari sektor pengelolaan pendidikan berupa: (a) apakah taraf pendidikan masyarakat Indonesia telah terdapat perbaikan dalam tingkat dan kualitas pendidikan?; (b) apakah pengelolaan pendidikan itu telah mengangkat derajat dan martabat manusia Indonesia sebagai pribadi atau kelompok masyarakat secara keseluruhan baik antara mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan bangsa atau negara lain?; dan (c) apakah pengelolaan pendidikan itu telah memperluas keanekaragaman pilihan manusia Indonesia dan membebaskan mereka dari belenggu ketergantungan pada pihak luar dan dari perbudakan intern pada orang lain atau lembaga-lembaga tertentu, ataukah kemajuan itu hanya merupakan suatu bentuk pengantian ketergantungan?

Secara spesifik pengelolaan pendidikan seharusnya memiliki dampak perluasan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, dan kemiskinan menunjukkan pengaruh sebaliknya. Pengaruh sebaliknya dari dampak pengelolaan pendidikan oleh Todaro (1994:414) disebabkan karena sasaran pokok pembangunannya adalah memaksimalkan peningkatan angka pertumbuhan. Akibatnya, pengaruh pendidikan atas distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan absolut banyak diabaikan. Silang sengkarut pengelolaan pendidikan di Indonesia justru meningkatkan dan bukannya menurunkan ketidakadilan pendapatan. Saling keterkaitan antara negara-negara lain juga memiliki implikasi terhadap persoalan ini, terutama arus deras globalisasi dan munculnya teknologi-teknologi baru.

Apa Yang Bisa Dilakukan?

Zelf bedruiping

artinya kurang lebih mengelola diri sendiri dari sumber sendiri, mengharuskan adanya perhitungan dan kesederhanaan. Azas zelf bedruiping merupakan salah satu keyakinan Ki Hadjar Dewantara pada sistem pendidikan. Mudyaharjo (2001:300) mengutip Ki Hadjar Dewantara mengatakan, bahwa pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam merupakan usaha memelihara dan memajukan serta mempertinggi serta memperluas kemampuan-kemampuan kodrati untuk mempertahankan hidup. Proses pembudayaan tersebut bertujuan membangun kehidupan individual dan sosial.

Teguh Triwiyanto. Akan berbahaya sekali proses pencalegan yang memakan ongkos besar seperti pemilu kali ini. Paling menakutkan adalah wakil rakyat akan menjual aset-aset negara untuk memenuhi hasrat kekuatan eknomi besar dan tentu saja komisi dari menjual aset dinikmati wakil rakyat sebagai pengganti ongkos pencalegan. Tentu saja jika berhasil menjadi anggota legislatif, berbeda dengan caleg yang mengalami kekalahan, peluang mengganti ongkos pencalegan menjadi musnah.

Kekalahan caleg yang kemudian diikuti tekanan mental kuat mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya juga sakit. Perilaku rakyat telah mendorong politisi bertindak sesuai tuntutannya. Tindakan-tindakan konsumtif, manipulasi suara pemilih, politik uang, dan kekerasan politik yang dilakukan rakyat bertransformasi ke dalam perilaku caleg. Pemicu sebenarnya yaitu ongkos politik yang dikeluarkan caleg, karena tidak jadi. Pemberitaan gencar seputar sakitnya caleg membuktikan (Kompas, 18/4/2009)

Bagaimanapun juga perilaku politisi pun tidak jauh dari perilaku masyarakat. Caleg seakan mendapatkan pembenaran melakukan tindak-tanduk melawan hukum, seakan terdapat common sense: untuk mendapatkan suara caleg perlu membeli rakyat dan rakyat merasa memiliki suara untuk dijual. Suara dengan membeli akan dapat dikembalikan pada saatnya nanti terpilih jadi anggota legilatif, persepsi ini ada dalam diri caleg dan rakyat.

Paradoks Demokrasi

Demokrasi bukanlah sebuah ruang hampa dan sistem ideal, didalamnya mengandung paradoks. Eksperimentasi demokrasi di Indonesia berjalan panjang semenjak negeri ini diproklamasikan. Sepanjang itu pula praktek demokratisasi berjalan, naik turun sesuai suhu politik yang menaunginya. Denokratisasi disemua sektor membawa implikasi tidak terperi jika paradoks demokrasi tidak lekas diselesaikan.

Awalnya demokrasitisasi dirayakan meriah dan disambut gegap gempita sebagai buah perjalanan demokratik bangsa. Demokrasi digunakan untuk menjawab persoalan, desakan politik dan mencegah disintegrasi bangsa. Selain tentu saja faktor geografis, ekonomis, etnis, sejarah dan ideologi. Harapannya ada perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut melaluinya.

Akan tetapi demokrasi mengalami paradoks. Paradoks demokrasi di Indonesia sekarang sangat terasa dengan keberadaan para caleg yang kalah, kemudian sakit. Hal paling mendasar dari paradoks demokrasi yaitu gagalnya menghapuskan kesenjangan keberpihakan caleg terhadap rakyat, ini tampaknya merupakan kegagalan struktural dan permanen. Caleg kalah dan sakit bukanlah sebuah isapan jempol belaka, semakin menunjukkan kepeberpihakan sebenarnya mereka kepada siapa, tentu saja kepada ongkos politik yang telah dikeluarkan bukan kepada rakyat.

Caleg dan Rakyat: Konsumtif

Ongkos politik caleg sebagian besar dikeluarkan untuk sosialisasi. Kampanye media, terutama elektronik, menjadi salah satu pilihan caleg, tentu saja ini didorong perilaku rakyat yang cenderung betah di depan media elektronik. Padahal biaya iklan tinggi, belum lagi media lain yang digunakan menambah beban ongkos politik.

Dalam hal yang sama rakyat terbiasa dijejali dengan iklan-iklan media elektronik, televisi misalnya, dan hanya menjadi konsumen pasif. Dalam beberapa segi rakyat didorong berprilaku konsumtif, perilaku yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka menjadi kegelisahan bersama saat rakyat mengkonsumsi produk yang tidak dibutuhkan, demi sebuah imajinasi dalam iklan.

Imajinasi memungkinkan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari cengkeraman hidup sehari-hari yang berat. Kemungkinan itu ada karena setiap orang memiliki kebebasan berfikir tentang segala yang disukai, dengan kebebasan tanpa batas (inkonsekuensial). Realita kadang tidak berkaitan dengan imajinasi, ngawur, jadi hati-hati.

Kondisi ini ditangkap partai politik dan caleg untuk menyesuaikan perilaku rakyat. Dengan berbagai media iklan caleg berseliweran dalam rentang tiga bulan terakhir. Memang akhirnya terbukti, paling kuat beriklan memperoleh suara signifikan. Iklan mampu menghipnotis kesadaran masa rakyat, alih-alih memperhitungkan program kerja malah terpeleset arus popularitas dan imajinasi.

Akibatnya, ongkos politik caleg membengkak dan muncul pencarian sumber-sumber pembiayaan yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya. Sokongan ongkos sosialisasi caleg variatif ragamnya; tabungan, penjualan aset, pinjaman dengan agunan, pinjaman dengan konsesi politik atau motif lain yang mendatangkan uang. Akhir pemilu seperti saat ini caleg melakukan kalkulasi ongkos politiknya.

Maka dari itu wajar sebenarnya caleg kalah mengalami tekanan mental berat. Ongkos politik yang besar, kalau berasal dari tabungan mungkin tidak terlalu merisaukan, sementara biaya berasal dari pihak lain menuntut pengembalian. Tekanan pengembalian tersebut ditambah tekanan sosial rakyat karena tidak jadi bertumpuk-tumpuk dan jika tidak kuat menanggung dapat depresi bahkan stres.

Lebih dari itu rakyat merasa puas sudah mengkonsumsi partai atau caleg seperti ditawarkan dalam iklan-iklan. Sebaliknya rekam jejak dan program kerja caleg tidak dipersoalkan. Karakteristik konsumtif memang begitu, puas dalam imajinasi. Caleg jadi mungkin sedang menikmati hasil produksi iklannya yang berhasil.

Caleg dan Rakyat: Siapa Yang Sakit?

Konstruksi caleg atas rakyat dalam praktek demokrasi memungkinkan dan sah-sah saja. Tapi melihat caleg-caleg yang tidak jadi meradang dan sebagian sakit timbul sebuah pertanyaan, siapa yang menimbulkan persoalan ini?

Tindak tanduk beberapa anggota legilatif yang tersangkut kasus korupsi merupakan pemantik kuat bagi rakyat dalam memilih. Ketidak percayaan sebagian rakyat bahwa wakil rakyat hanya mencari keuntungan ekonomi semata-mata dan tidak menyentuh aspirasi rakyat. Ditambah keberadaan caleg yang tiba-tiba muncul dan jumlahnya melimpah, membuka lebar mata rakyat, betapa perhelatan demokrasi ini semacam ajang mencari pekerjaan.

Caleg pemilu sekarang tidak diuntungkan dengan banyaknya kasus korupsi pada tubuh legilatif. Pelabelan rakyat cenderung negatif, belum lagi proses pemilihan berdasar suara terbanyak ikut menambah kompetisi semakin kuat. Kompetisi bukan antar partai politik melainkan dalam tubuh parpol caleg itu sendiri. Sikut menyikut antar caleg mencapai klimaksnya saat ini, benar-benar yang kalah akan sakit, bukan oleh caleg dari parpol lain tapi oleh teman sendiri.

Sebaliknya rakyat benar-benar merayakan demokrasi, bebas memilih dan menentukan caleg yang didukung, atau jangan-jangan ini wujud ketidakpedulian. Dalam keseharian rakyat sebenarnya banyak tidak peduli dengan kondisi sekitar, dan siapa yang peduli dengan caleg yang sakit. Lihatlah siapa yang peduli dengan kondisi bengunan sekolah rusak, lingkungan rusak, fasilitas umum kotor dan jorok atau orang kelaparan siapa peduli. Kemudian datang para caleg dengan iklan-iklanya, siapa peduli tinggal contreng (atau tidak) saja.

Singkatnya, kalau memang benar terdapat caleg yang gagal mendapatkan kursi kemudian sakit sebenarnya menjadi sebuah paradoks di tengah rakyat yang (sakit) juga. Proses demokratisasi harus melewati proses keterwakilan dengan jalan pemilu sebagai sebuah keniscayaan, tentu saja ada pemenang dan pecundang. Sejumlah bentuk kesenjangan sosial bersifat inheren dalam demokrasi – ini merupakan fakta yang diabaikan oleh kebanyakan pelaku demokrasi, termasuk caleg. Kalau memang rakyat tidak sakit proses pemilu seharusnya tidak perlu menghasilkan barisan caleg yang sakit juga.

*Teguh Triwiyanto (Peserta Sekolah Demokrasi)

Teguh Triwiyanto. Simpul demokrasi, nama yang menaburkan harapan sekaligus penguatan. Anak kandungnya Sekolah Demokrasi (SD), semoga virusnya cepat merasuk ke diri peserta, mengandaikan jejaring sosial berbasis demokrasi terbangun karenanya. Sebuah usaha melelahkan, siapa pun pelakunya, menyeret-nyeret bangsa yang sedang dirundung berbagai persoalan.

Tulisan ini sekedar refleksi, tidak menukik dan dibiarkan liar mengarah ke mana saja, atas keterlibatan sebagai peserta sekolah demokrasi. Semoga jadi penanda positif membungkam kebuntuan pembudayaan demokratik yang rendah, terutama saya rasakan. Budaya monolitik saat orde baru dan pergeseran kearah sebaliknya kadang menguncang-guncang kenyamanan saya, atau jangan-jangan ini disorientasi. Tapi semua itu, termasuk memasuki SD, adalah ikhtiar memasuki ranah Indonesia yang terus berubah wajah.

Dongeng

Jejak dari langkah belum lagi kering, saat amunisi kata-kata menyeruak dari bilik-bilik jendela ruangan tidak begitu luas. Peluh dan kantuk bukan palang penghalang untuk terus menuturkan ayat-ayat demokrasi. Terkadang lengkingan terdengar dari seseorang yang kurang setuju pendapat teman sebelah, senyap, lalu muncul kembali celotehan segar dari sudut lain. Narasi besar besar mengaliri setiap gerak tubuh dan otak, pada saat bersamaan gelegak gelombang ketidakpuasan sekali-kali menghajar. Tentu saja tidak puas dengan pembungkaman demokrasi. Ini memang dongeng sebuah negeri demokratik di tengah kuat arus pembungkaman.

Tepat di muka-tengah, nara sumber terus menyusuri setiap inci dasar demokrasi. Warga sekolah demokrasi tentu saja riang gembira menyambut diskusi tawaran nara sumber. Sudut-sudut kursi awalnya rapi – berlahan berderit, bergeser, dan miring kanan-kiri – berubah centang perenang. Jangan ditanyakan bagaimana proses pembelajaran mampu meyakinkan peserta sekolah untuk meyakini nilai-nilai demokrasi, sebab semua berangkat dari rumah yakin duluan.

Matahari terus beringsut ke barat, teman-teman sekolah demokrasi terus mencari jawaban kepada narasumber. Beberapa kali Prof. Soetandyo Wignjosoebroto melap peluh dikeningnya, panas udara tentu saja, selain teman-teman sekolah demokrasi menghujani banyak pertanyaan. Setelah menempuh perjalanan Medan – Malang, alih-alih istirahat malah diskusinya hangat sekali. Semoga Allah memberikan usia panjang dan kesehatan baik buat beliau. Prof. Kacung Marijan, semoga Allah terus menjaga kesehatan beliau dan terus bermanfaat untuk bangsa. Sentuhan manusiawinya banyak menyadarkan, bahwa demokrasi dimulai pada level paling kecil, keluarga. Pesan beliau-beliau, sekali-kali tengoklah sejarah, bahwa demokrasi telah dipraktekkan di Yunani tahun 500 sebelum masehi. Bahwa proses belajar demokrasi Indonesia masih panjang.

Jejak langkah, kursi berderit-bergeser, dan matahari yang terus beringsut ke barat memberikan kedamaian dibandingkan membicarakan perbedaan. Warna warni peserta SD berada dititik tidak merata, berangkat dari elemen masyarakat sipil, benar-benar majemuk. Parpol, agamawan, LSM, pengusaha, pendidik, dan kaum muda progresif benar-benar sedang menyemai di ladang demokrasi.

Kelak dongeng tentang teman-teman SD mungkin akan mudah dijumpai disetiap lembaran sejarah. Siapa tidak yakin semua itu akan terjadi kalau riuh rendah tuntutan perbaikan hampir selalu mewarnai sesi-sesi diskusi. Sejarah demokrasi yang akan menceritakan kebaikan semata-mata, bukan carut marut luka dan coreng moreng dosa demokrasi yang dibuat.

Suara-suara berlahan senyap, malam benar-benar menelan siang. Dinding Mutiara dan Perdana memeluk peserta sekolah demokrasi dengan kehangatan. Ditariknya selimut, dijulurkannya badan, otot diregang dan sesi istirahat dimulai setelah satu harian penuh diskusi. Semua tenggelam dalam kepuasan, kemudian mimpi-mimpi cinta mendarat landai, tepat di tengah padang thanatos.

Cinta

Mimpi-mimpi demokrasi menghampiri dan menyapa, jangan tolak kedatangannya. Setiap usaha menghalangi merupakan sebuah kesia-siaan, semakin kuat menghindar akan semakin kuat melekat. Setelah kilasan-kilasan peristiwa silih berganti hadir dalam mimpi, tampil babak baru, memimpikan cinta.

Jangan lupakan bahwa di SD tumbuh semacam cinta ideal. Sebuah cinta yang menjadikan gagasan demokrasi mengikat bersama elemen-elemen eksistensi manusia – secara fisik melalui perjumpaan, secara emosional melalui cinta, dan secara mental melalui imajinasi. Narasi demokrasi mengikat perjumpaan, cinta dan imajinasi.

Perjumpaan dalam kadar yang dalam akan menghujam – melekat – pada nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman SD tentu saja berjumpa dengan nilai demokrasi, aktor demokrasi, dan atmosfir demokrasi. Kemelekatan ini sebenarnya merupakan salah satu testimoni keberhasilan teman-teman SD. Maka tidaklah diragukan aktor-aktor demokrasi ini akan mampu melakukan transformasi sosial yang menguncang-guncang ranah ke-Indonesiaan, dimana dan kapanpun.

Cinta selalu mengidealkan sesuatu yang dicintai. Idealisasi berarti kritik, keraguan, dan sikap permusuhan dikesampingkan agar tidak merusak dan sering kali bahkan dianggap milik orang atau kelompok lain. Tumbuh subur cinta peserta SD sekuat itu, saya kira, dan telah mengidealkan demokrasi tanpa persoalan. Padahal demokrasi hadir bukan tanpa kritik, jika peserta SD mau membandingkan dunia saat ini dengan dunia 500 tahun yang lalu, maka demokrasi akan tampak seperti keberhasilan besar. Namun jika bandingkan dunia demokrasi dengan apa yang tengah terjadi, maka demokrasi adalah kegagalan besar. Kata I. Wibowo (Kompas, 3/5/02), globalisasi ekonomi telah menyebabkan kematian demokrasi. Para pemimpin negara saat ini memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ternyata lebih sibuk untuk “melayani” pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Pemilik cinta itu buta, tapi lingkungan mampu melihat. Ungkapan penulis drama abad 17 William Congreve mungkin tepat menggambarkan kondisi peserta SD, katanya: Jika ini bukan cinta, pasti kegilaan, dan tidak bisa dimaafkan.

Imajinasi memungkinkan bagi peserta SD untuk melepaskan diri dari cengkeraman cinta. Kemungkinan itu ada karena setiap orang memiliki kebebasan berfikir tentang segala yang disukai, dengan kebebasan tanpa batas (inkonsekuensial). Realita kadang tidak berkaitan dengan imajinasi, ngawur, jadi hati-hati.

Cinta memungkinkan peserta sekolah demokrasi untuk tetap hadir, menyapa, menyentuh, dan suntuk dalam diskusi. Kosakata ini membelenggu, padahal mustinya membebaskan. Imajinasi memungkinkan melepaskan belenggu, tapi dengan pendasaran realita.

Hari sudah beranjak siang. Imajinasi kuat yang terbawa terbawa mimpi sudah habis, waktunya kembali ke realita. Mendaratlah kaki-kaki peserta demokrasi ke tanah, dari tempat tidur. Mendaratlah pada alam realita, Kota Batu.

Sunyi Ditepi Batu

Tiba-tiba warna lokal menyergap, bau-bauan daun dan buah apel, kontur tanah meliuk-liuk, jajaran penginapan, lalu-lalang wisatawan, dan wangi bunga-bunga dataran tinggi. Cerah pagi menuntun langkah-langkah peserta demokrasi memasuki rumahnya sendiri, Kota Batu.

Teroponglah gerakan demokratisasi di Batu, untaian sejarah pembentukan, aktor-aktor demokrasinya, struktur kekuasaan, geliat civil society-nya, persoalan dan jalan keluar demokratiknya. Peserta sekolah demokrasi melayang-layang dan hinggap di depan H. Imam Hidayat, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada beliau, yang banyak memberikan pemahaman mengenai Batu.

Kenapa sunyi di sini, dimana: SDM handal, sumber pembangunan yang memadai dan jaringan sosialnya. Ternyata otoritas pun masih otoritarian, basis ideologis lemah dan sebagian masih takut tersisih. Komunikasi masih satu arah, belum dua arah. Sunyi Kota Batu dari nilai-nilai demokrasi.

Tentu saja sekolah demokrasi tidak akan menyelesaikan, tidak akan mampu bekerja sendiri, semua persolan demokratik di Batu. Sebangun dengan itu, peserta sekolah demokrasi pun tidak serta merta menyelesaikan. Sekali lagi, ini ikhtiar demokratik. Ikhtiar yang meniscayakan kerja keras dan praksis demokratik bagi peserta sekolah demokrasi.

Saya ingin menjegal tulisan sampai sini. Terakhir, saya ingat Nietzsche – dalam Dendang Zarathustra- aforisme-nya menjulang dan berkobar, begini: peradaban yang tinggi adalah ibarat piramida: ia hanya bisa bertahan atas suatu landasan yang luas; prasyaratnya ialah hal-hal tanggung yang dikonsolidasikan secara tangguh dan ampuh. Tidak saja tabah menanggung segala keharusan (penderitaan), melainkan juga mencintainya.

Janji perbaikan ekonomi akan banyak berbenturan dengan krisis ekonomi global dan secara lokal banyak perkerjaan rumah musti dikerjakan pemerintah daerah Jatim. Sebagian besar pekerjaan rumah merupakan warisan, antara lain: eksplotasi ekonomi rakyat, pendidikan yang mengarah komodifikasi, praktek monopoli, demokrasi sekedar prosedural, dan nilai-nilai demokrasi kultural.

Eksploitasi Ekonomi
Demokrasi ekonomi yang gencar didengungkan pasca tumbangnya orde baru belum banyak beranjak. Praktek monopoli tetap berjalan sampai sekarang, kolusi antara pengusaha dan penguasa hampir tidak ada yang mempersoalkan. Bencana lumpur Sidoarjo merupakan praktek telanjang bagaimana kolusi antara pengusaha dan penguasa terjadi. Posisi abu-abu antara penguasa dan pengusaha merupakan lahan basah terjadinya tindak kolusif. Menjadi wajar jika bencana lumpur Sidoarjo akan berjalan panjang dan tidak kunjung selesai. Eksploitasi para korban bencana bukan tidak mungkin dilakukan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang berkelindan.

Negara yang seharusnya mencegah praktek eksploitasi rakyat oleh pengusaha kehilangan taringnya, representasi kehadiran negara pada level lokal adalah pemerintah daerah. Distribusi aset-aset ekonomi yang seharusnya menjelajah sampai rakyat kecil berhenti pada konglomerasi dan raksasa kapital. Rakyat dibiarkan menerima margin harga lebih mahal dari mata rantai produksi yang hanya melibatkan segelintir rakyat. Kegiatan produksi hampir tidak menyentuh rakyat dan semata-mata hanya menjadikan rakyat sebagai konsumen pasif. Maka menjadi wajar jika kondisi daya beli masyarakat lemah dan ekonomi rakyat semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan.

Meninggalnya 21 warga Pasuruan saat antri mendapatkan zakat merupakan contoh ekonomi rakyat semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Harapan mendapatkan sesuatu lebih baik hilang. Cermin buram kegagalan aparatus negara menjalankan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat ditengah hingar bingar kampanye, iklan politik bernilai milyaran, dan penanganan korupsi yang lamban. Bagi gubernur baru hal ini merupakan penanda awal yang mengharukan.

Aparat pemerintah dalam menyikapi peristiwa itu banyak memberikan penafsiran. Polisi yang melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan pihak panitia tidak melaporkan kegiatan, badan amil zakat yang tidak mau dituduh tidak kompeten menjalankan amanah, ujung-ujungnya rakyat tetap menjadi korbannya. Penyidikan yang terus dilakukan pun tetap akan mejadikan rakyat sebagai penerima estafet kemalangan berikut.

Rakyat yang terhimpit beban hidup terus bermanuver mencari celah meringankan beban, sementara himpitan ekonomi terus datang bertubi-tubi. Setiap kesempatan mendapatkan kelonggaran hidup akan diusahakan. Program-program pemerintah yang lebih banyak memberikan ikan menemukan titik balik saat rakyat mulai terbiasa diberi. Rakyat tidak terberdayakan, bahkan tragisnya pemiskinan struktural yang dilakukan aparatus negara terus berlanjut. Pemiskinan yang dilakukan aparatus negara dilakukan dengan jalan eksploitasi ekonomi rakyat, manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang tidak demokratis, diskriminasi perempuan, demokrasi politik sekedar prosedural, dan perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat.

Hasil-hasil pertanian rakyat tidak terlindungi dengan baik dan impor hasil pertanian semakin mencekik rakyat. Perilaku negara tersebut masih ditambah dengan seringnya melakukan manipulasi sistem perkebunan rakyat. Ekonomi rakyat, terutama petani, semakin merana, perlindungan yang lemah dari negara menjadikan kegiatan pertanian menjadi aktivitas yang tidak produktif. Maka menjadi wajar banyak petani meninggalkan sawah dan pemuda enggan menjadi petani.

Pemerintah daerah notabene aparatus negara paling dekat rakyat dapat membuat kebijakan prorakyat, bukan sebaliknya. Gubernur Jawa Timur yang baru seumur jagung harus banyak belajar dari kegagalan pendahulunya mengelola ekonomi rakyat.

Dibungkamnya Demokrasi Kultural
Pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan yang bebas dan demokratis berdasar dan berorientasi pada rakyat bagi orang-orang miskin. Sepanjang waktu persoalan ini sering hanya menjadi tuntutan dan tidak mengejawantah dalam kebijakan. Pendidikan berlomba-lomba memeras uang rakyat untuk mendapatkan fasilitas lebih baik.

Jangan harap rakyat miskin mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik, sebab untuk itu semua dibutuhkan biaya yang besar. Modal ekonomi rakyat miskin tidak banyak, maka yang menikmati pendidikan dengan fasilitas baik adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi besar. Modal ekonomi yang lemah ditambah dengan modal sosial yang tidak banyak menjadikan setelah lulus pun tidak banyak harapan untuk memperbaiki ekonomi. Padahal di negeri ini modal sosial menjadi salah satu alat mobilitas sosial.

Modal sosial sebenarnya banyak ditunjang oleh kebebasan berkreasi. Kebebasan berkreasi yang bersemi setelah tumbangnya orde baru merupakan berkah dari reformasi. Sayangnya banyak pemerintah daerah belum berhasil mengelola kebebasan yang semestinya banyak nilai positif yang bisa direguk rakyat. Kebijakan pemerintah daerah belum mampu menyingkap kesadaran kritis rakyat. Derasnya arus informasi dan beragamnya media sering menghipnotis kesadaran rakyat. Alih-alih menyingkap kesadaran, rakyat terbuai dan mengidentifikasi diri dengan mimpi-mimpi dalam sinetron. Arus budaya konsumtif atau berhasil tanpa keluar keringat (instan) menjadi mazhab baru bagi sebagian rakyat. Domestifikasi perempuan dalam tayangan-tayangan televisi pun tidak terhindarkan.

Demokrasi Politik Sekedar Prosedural
Agenda-agenda demokrasi memang beberapa dijalankan negara, dalam artian prosedural. Substansi demokrasi sendiri belum layak dikatakan dirasakan rakyat. Hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul memang menjadikan arena politik Indonesia bak cendawan di musim hujan, partai-partai politik dan ormas bermunculan.

Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbesar tidak akan mungkin diabaikan dalam percaturan politik. Saat bersamaan partisipasi politik rakyat Jawa Timur belum banyak terserap, bahkan ditengarai rakyat antipati. Hasil pilkada terakhir menunjukkan rendahnya partisipasi politik rakyat.

Pemerintah daerah yang bermaksud memperbaiki ekonomi Jawa Timur memerlukan kerja keras memperbaiki tiga aras yang dikemukakan di muka: perbaikan demokrasi ekonomi, perbaikan demokrasi kultural, dan perbaikan demokrasi politik. Jalan yang dapat ditempuh pemerintah daerah yaitu dengan penghapusan eksploitasi ekonomi rakyat, perlindungan yang lemah terhadap hasil-hasil pertanian rakyat, menghapus manipulasi sistem perkebunan rakyat, pendidikan yang demokratis, menghilangkan diskriminasi perempuan, dan pelaksanaan demokrasi politik sesungguhnya.

Pak Budi terima kasih. Saya tuliskan pesan singkat ini.

Salam

Pengggunaan Bahasa Inggris dalam pembelajaran menjadikan Diknas Surabaya akan mengganti guru MIPA yang tidak menguasai bahasa itu (Kompas, 15/1/2009). Kebijakan Diknas Surabaya kontraproduktif dengan program sertifikasi guru. Istilah Guru profesional dalam proses sertifikasi adalah guru yang menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Penguasaan bahasa asing tidak masuk dalam variabel profesional, walaupun mungkin penting.

Walapaun kurikulum RSBI masih dipertanyakan (Kompas, 20/1/2009), program ini terus bergulir. Berbeda dengan SMP dan SMA yang menggunakan kurikulum dari Cambridge University Inggris, kurikulum SD berasal dari Depdiknas, tentu saja Bahasa Inggris mewarnai. J. Drost (2000) pernah mengkritik dengan tajam pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Beliau mengatakan, bahwa orang Belanda mengerti bahwa amat penting menguasai beberapa bahasa asing, karena bahasa Belanda jarang dipakai di dunia internasional. Namun di Nederland tidak ada pengajaran bahasa asing di SD. Hanya di SMP dan SMA. Akan tetapi lulusan sekolah menengah di negara itu mengerti Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, dan Bahasa Belanda. Hasil ini dicapai oleh karena lulusan SD menguasai Bahasa Belanda. Mustahil belajar bahasa asing kalau belum menguasai bahasanya sendiri. Unsur ini merupakan masalah pokok di Indonesia.

Sekolah bertaraf internasional adalah istilah rancu dan menunjukkan bagaimana bangsa ini sebenarnya minder berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Hasil-hasil pengukuran dan penelitian lembaga-lembaga dunia menempatkan paling akhir posisi kualitas pendidikan diantara bangsa lain. Jarang sekali mengukur kualitas pembangunan manusia suatu bangsa dari kemampuan berbahasa asingnya, paling-paling kemampuan membaca. Cakupan pembangunan sumber daya manusia (human capital invesment) ini meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, dan pengembangan enterpreneurial – yang semuanya bermuara pada peningkatan produktivitas manusia.

Mutu pendidikan perlu ditingkatkan karena rendah dan RSBI dijadikan alat untuk mendongkrak. Cara mendongkraknya dengan seolah-olah bangsa dan kualitas pendidikan kita sudah sejajar dengan bangsa lain dengan label bertaraf internasional. Toch, kalau memang benar-benar mau bertaraf internasional ada beberapa variabel internasional yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara, bukan sekedar pengukuran yang bersifat hanya memperkuat posisi pangsa pasar semata-mata.

Variabel pengukuran yang massif menjangkau masyarakat luas, tidak sekedar penguatan posisi pangsa pasar, misalnya Human Development Index (HDI). Rangking semua negara menurut HDI terdiri atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu: (1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca; dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Pendidikan Budi Pekerti Dan Komodifikasi Pendidikan

Pendidikan adalah wahana atau alat saja. Sebagai alat, pendidikan diabdikan kepada sebuah atau beberapa tujuan. Dalam tujuan terkandung visi dan misi. Di sinilah terjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan lengkap dengan ideologinya. RSBI tentu saja tidak bisa mengelak dari medan perebutan. Motif dibelakang perebutan menjadi amunisi pendorong penentu warna pendidikan, apakah pendidikan akan diabdikan untuk kepentingan sesaat atau untuk pemuliaan manusia.

Apapun motif dibelakang penyelenggaraan RSBI, ingin berdiri sejajar dengan bangsa lain atau penguatan posisi pasar (motif ekonomi), mestinya tetap tidak menjadikan kualitas budi pekerti terjun bebas. Budi pekerti artinya watak, perangai, akhlak, atau perilaku. Pendidikan budi pekerti merupakan penanaman nilai-nilai ke dalam budi orang. Nilai-nilai budi pekerti pada model RSBI rentan minim terjadi sebab target utamanya adalah internasionalisasi pendidikan, bahkan sangat dimungkinkan menjangkau sampai komodifikasi (comodification) pendidikan. Komodifikasi merupakan proses transformasi yang menjadikan sesuatu menjadi komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Jika tidak hati-hati sistem RSBI akan terjebak dalam komodifikasi tersebut.

Masyarakat Surabaya diminta hati-hati dengan sekolah yang mengklaim bersatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Masyarakat sebaiknya mengecek daftar seolah sejenis di Dinas Pendidikan Surabaya, demikian dikatakan Kepala Diknas Surabaya (Kompas, 22/1/2009). Pemberitaan RSBI di harian ini dilakukan berturut-turut pada Januari ini, diluar UU BHP. Situasi yang terbentuk di masyarakat karena adanya RSBI menjadi satu tanda bahwa satu sisi ada lembaga pendidikan yang memanfaatkan status RSBI untuk mendongkrak jumlah peserta didiknya. Diknas Surabaya melakukan pembenaran, bahwa sekolah dengan RSBI memiliki kualitas pendidikan lebih baik, itu sisi lainnya.

Pembenaran dan pemberangusan sekaligus telah dilakukan oleh Diknas Surabaya. Pembenaran bahwa sekolah yang mesti prioritas mendapat peserta didik, padahal berapa jumlah sekolah yang mau di RSBI. Sekolah lain non-RSBI dicurigai akan membawa korban (penipuan). Alih-alih meyelesaikan persoalan persoalan pendidikan; pemerataan pendidikan, perbaikan kesejahteraan GTT, mutu pendidikan di daerah terpencil atau transisi menuju pemberlakuan BHP.

Pendidikan perlu menempatkan manusia atau warga masyarakat dalam kedudukan sentral, dan menempatkan lingkungan sebagai satu sistem dengan manusia sebagai pusatnya. Pendidikan merupakan agen perubahan sosial, terutama bagaimana memandang dan memperlakukan manusia. RSBI akan menjadi satu lembaga dengan kepentingan ekonomi semata-mata, bukan institusi pendidikan, jika tidak melihat manusia sebagai makhluk mulia penuh budi pekerti. Makhluk yang mengerti bahwa kesenjangan ekonomi telah menjadikan rakyat miskin tidak bisa sekolah, makhluk dengan sikap intelektual dan emosional baik, dan makhluk yang memiliki spiritualitas baik.

RSBI juga akan menjadi satu agen sosial bermasalah sebab meniadakan kualitas sekolah-sekolah lain, diluar RSBI. Meniadakan institusi lain dalam lingkungannya sama dengan menghilangkan manusia sebagai pusat sistem. Komponen manusia sengaja dihilangkan dan digantikan pertimbangan ekonomi semata-mata.

Tampaknya program RSBI ini akan terus berjalan. Paling tidak ada beberapa catatan pengiring untuk tetap menjadikan pendidikan berjalan pada koridor memanusiakan manusia. Pertama, kualitas pendidikan menentukan ketinggian nilai kemanusiaan yang ada, maka pengukurannya pun tidak lepas dari sisi kemanusiaannya. Kedua, pendidikan budi pekerti hendaknya tidak tercerabut dalam sistem internasional ini. Budi pekerti yang berakar dari nilai-nilai dan kearifan lokal. Dan ketiga, jerat komodifikasi pendidikan semestinya dikubur dalam-dalam.

Ada keterkaitan biaya dan mutu proses dan mutu hasil belajar. Mutu proses suatu lembaga pendidikan akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses pembelajaran. Kemampuan pengelolaan mutu guru, mutu alat, mutu bahan, dan mutu siswa akan berkaitan satu sama lain dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Ketersediaan komponen-kompoen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk proses pembelajaran dan pada gilirannya akan berpengaruh dan memberikan kontribusi pecapaian prestasi belajar peserta didik.

Input-input berikut memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada prestasi anak didik di negara-negara berkembang. Input-input pendidikan tersebut meliputi biaya per siswa, perbandingan siswa dengan guru, buku teks, buku tambahan, alat bantu mengajar, bangku, mutu fasilitas, perpustakaan sekolah, program pemberian makanan, lama pendidikan pendidik, pengetahuan pendidik terhadap pelajaran, pengalaman pendidik, dan waktu pengajaran.

Biaya pengelolaan satuan pendidikan mempunyai rasio produk marjinal terhadap harga riil dari suatu input/marginal rate of technical substitutions (MRTS) paling tinggi untuk meningkatkan pencapaian mutu proses pendidikan, sementara biaya pembinaan kegiatan peserta didik mempunyai MRTS yang tertinggi meningkatkan pencapaian mutu hasil pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan menaikkan biaya pengelolaan satuan pendidikan dan menaikkan biaya pembinaan peserta didik akan menaikkan pencapaian mutu proses dan hasil pendidikan. Produk marjinal ini menggambarkan seberapa besar unit harus ditambahkan untuk menghasilkan tambahan satu unit pengukuran pencapaian mutu proses dan hasil pendidikan.

Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap rasio produk marjinal terhadap harga riil dari suatu input/marginal rate of technical substitutions (MRTS) paling tinggi. Penggunaan MRTS, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa variabel biaya pendidikan yang berkontribusi secara signifikan terhadap mutu proses dan mutu hasil belajar yaitu biaya pengelolaan sekolah dan biaya pembinaan peserta didik. Implementasi metode MRTS dijabarkan dalam fase-fase-fase yaitu eksplorasi, pengenalan konsep, penerapan konsep (engagement), exploration, explanation, elaboration, evaluation.

Nah, jika anggaran pendiikan Indonesia semakin besar, 20 persen dari APBN, maka ketepatan dalam pemilihan variabel pembiayaan pendidikan menjadi penting. Lalai dalam hal tersebut dapat membuat terperosok pada rendahnya mutu.

Pendidikan Tinggi dan Globalisasi

Mentari Pagi Masa Depan; Kepada Siapa Saya Berterima Kasih

Mentalitas Hidup Bersih: Keharusan Mengandaikan Kebisaan

Negara Gagal Mensejahterakan Rakyat

Energi Cinta

Merenda Ibadah Puasa

Profil

Jebolnya Watak Keadilan

Hari Itu Tidak Sebaik Sekarang, Hari Ini (Sic)!

Pelaku Video Mesum Gaptek atau Kepribadian?